News Letter APRN: Rumah Negara Bisa Dimiliki (Dibeli)

Berikut ini News Letter dari APRN (Aliansi Penghuni Rumah Negara)

Versi PDF sudah discan, tapi belum dapat diupload di sini. Untuk sementara berikut ini beberapa tulisan dari newsletter itu (belum lengkap)

RUMAH NEGARA BISA DIMILIKI (DIBELI)

Box
Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perumahan Negara Memiliki Dasar Hukum untuk Dialihstatuskan.
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dikurangi (underogable rights) pemenuhannya. Ia termasuk dalam five basic needs, lima kebutuhan dasar (pangan, papan, sandangm, pendidikan, dan kesehatan) yang harus dipenuhi demi kemanusiaan itu sendiri. Karena di dalam hak atas perumahan terkandung hak-hak lainnya seperti hak hidup, hak atas rasa aman/hak bebas dari rasa takut, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kebudayaan, dll.

Peraturan yang Menjamin Hak Atas Perumahan:
Terdapat cukup banyak peraturan yang memberikan jaminan terhadap hak atas perumahaan, yaitu:

  • UUD 1945 pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) jo UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM.
  • Pasal 40, pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya sebagaimana telah diratifikasi dalam UU no 11 Tahun 2005, dan
  • pasal 19 UU no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rumah Negara?
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 40 Tahun 1994 dan Pasal 1 angka 12 UU no. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan Rumah Negara adalah rumah yang  dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah negara umumnya terdapat dalam setap kementrian negara. Jumlah yang cukup banyak terdapat di lingkungan militer.

Bisakah Rumah Negara Dibeli?
Semenjak tahuh 1957, dapat dikatakan produk hukum yang membolehkan Rumah Negara untuk dibeli sangat banyak. Misalnya:

  • Undang-undang no. 72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat no. 10 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai undang-undang
  • PP no. 38 tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
  • Keputusan Presden no. 81 tahun 1982 tentang perubahan atas Keppres no. 13 tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri
  • Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 1982
  • Peraturan Pemerintah no. 40  tahun 1994 tentang Ruah Negara
  • Peraturan pemerintah no. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara
  • Peraturan Presiden no. 11 tahun 2008 tentang Tata cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

Syarat Pembelian Rumah Negara
Seluruh peraturan di belakang memungkinkan Rumah Negara Golongan III dapat dijual kepada penghuninya. Adapun syarat yang harus dipenuhi menurut PP No. 31. Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

  1. Yang berhak mengajukan adalah Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri/Janda atau duda pahlawan/pejabat negara/keturunannya.
  2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun atau almarhum suami/istrinya memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
  3. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah.
  4. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menerima pensiun dari negara (bagi pensiunan)

Rumah Negara dilepas dengan pembelian 50% dari harga penilaian yang dilakukan oleh panitia penilaian.

Kenapa Pegawai Negeri Diberi Kesempatan untuk Membeli Rumah Negara?
Adanya kesempatan ….(belum ditranskrip)

Bagaimana dengan Hak Atas Perumahan Pegawai yang Masih Aktif?
Pemerintah sering ….(belum ditranskrip)

Pemerintah Setengah Hati Melaksanakan Alih Status Rumah Negara
Secara sadar….(belum ditranskrip)

Solusi:
Untuk kasus-….(belum ditranskrip)

Bagaimana Jika Pemerintah Tidak Mau Memberikan Solusi dan Berusaha Mengosongkan Paksa?
Banyak cara sudah dilakukan terkait rumah negara, seperti audiensi ke pemerintah ataupun DPR, mengirim surat, lobby, dll. Namun pengosongan paksa, kekerasan, dan kriminalisasi masih terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan?

Bagi Anda yang percaya institui hukum dapat menyelesaikan masalah dan tidak korup, maka tempuhlah jalur hukum tersebut. Namun, pernahkah anda mendengar bahwa ada gugatan yang berhasil dimenangkan dan akhirnya  terjadi penjualan Rumah Negara? Apakah peradilan kita bersih?

Jika segala saluran tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, maka dorongan politik terhadap pemerintahlah satu-satunya cara agar terdapat solusi mengenai masalah Rumah Negara. Penghuni Rumah Negara berjumlah ratusan ribu orang di Indonesia. Jika seluruh penghuni terkonsolidasi menuntut pemenuhan hak-haknya tentunya pemerintah mau tidak mau akan duduk bresama dan membicarakan solusinya.

Banner: “TIDAK ADA HAK YANG DIBERI, HAK HARUS DIPERJUANGKAN”