Notulensi Rapat Semalam

Alat/kunci penolakan pengosongan rumah adalah:

  1. Moratorium. Moratorium tetap jalan sebelum ada keputusan. Moratorium berlaku untuk SEMUA komplek rumah negara di seluruh Indonesia, sehingga pengosongan paksa adalah melawan hukum
  2. Tanah masih dalam sengketa. Hal yang disengketakan dalam kondisi status quo. Masing-masing pihak tidak bisa melakukan-apa-apa terhadap yang disengketakan, kecuali membiarkannya (status quo) seperti apa adanya sekarang. Hak Eksekusi ada pada polisi berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan demikian segala bentuk pengosongan adalah pelanggaran.

Bp. Nasution: Kepala Wilayah FKPPN Sumatera Utara

  • Yang perlu disiapkan oleh warga: harus paham soal hukum. Karena ini senjata kita
  • Penyelesaian tentang masaah lingkungan tidak bisa sepotong-sepotong
  • Cek: Hukum hak penguasaan atas tanah (setelah menempati sekian puluh tahun)
  • Tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat:
    • Menghubungi kontak yang tersedia
    • Menghubungi media massa (televisi) untuk publikasi
    • Menghubungi polisi (112) untuk pengamanan
    • Memukul kentongan
    • Sementara itu lakukan dialog persuasif.
    • Cara-cara kekerasan tidak diharapkan kecuali terpaksa itupun untuk pembelaan diri bila diserang. Jadi statusnya bereaksi, bukan mengawalli.
  • Minggu terakhir bulan Februari (antara 20 – 26 Februari) Hankam Slipi akan menjadi tuan rumah pertemuan warga penghuni komplek rumah negara sejabodetabek untuk pernyataan sikap dari seluruh komplek.

BP. Prastopo (APRN: Aliansi Penghuni Rumah Negara)

  • Dalam pertemuan dengan komisi I, Komisi I DPR menyatakan seluruh purnawirawan dan keluarganya (istri dan anak) harus punya tempat tinggal.
  • Sementara tindakan defensive dilakukan (merawat rumah, dan tetap tinggal) dilakukan, prastopo mengusulkan tindakan offensive berupa sertifikasi massal. Jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak, maka akan terjadi deadlock. Kondisi deadlock tidak akan berhenti sampai ada solusi. Saat deadlock terjadi kita juga bisa mengajukan permohonan hak menghuni secara tetap.
  • Agar ada target misal penyelesaian  final sampai 2012 in i selesai, agar tidak berlarut-larut dan terlupakan
  • (Cek): Hak keperdataan anak bisa mewakili rang tua tanpa melihat usia
  • Mengusulkan agar melakukan sertifikasi tanah secara massal
  • (cek) Prastopo mengkritik Panja (Panitia Kerja) karena belum mencantumkan anak dan yatim piatu
  • Isu harus tetap diangkat. Tidak hanya Komisi I yang diinformasikan tentang masalah ini. Semua komisi harus terpublikasikan mengenai hal ini.
  • Penyusutan nilai bangunan awal hinga saat ini seharusnya sudah nol, bahkan minus. Apa yang dilakukan penghuni dengan memperbaiki dan merawat sebenarnya membantu instansi, sehingga teorinya penghuni sudah mensubsidi TNI untuk membangun dan memelihara rumah ini. Sehingga kalau TNI  mau menggunakan rumah ini harus membelinya dari warga dengan nilai yang sepadan saat ini.
  • (Cek) Seharusnya dalam APBN TNI mencantumkan anggaran untuk pembuatan rumah. Tapi sejak dulu tidak ada.
  • Analogi Arswendo Atmowiloto atas kasus ini: Purnawirawan itu lebih jelek daripada sampah. Sampah, saat mau dibuang, dikumpulkan di suatu tempat sementara yang ditembok tebal dengan proporsi semen lebih banyak daripada pasir untuk menjamin kekuatannya. Seelah itu sampah diantar dengan truk yang didatangkan secara impor, dan ditempatkan di pembuangan terakhir. Di sana pun masih dipilih yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang bisa dihancurkan. Tapi purnawirawan (dan keluarganya), tinggal langsung digusur saja.
  • Kita tidak melawan TNI. Karena TNI adalah teman kita. Yang kita lawan adalah ketiadaan rasa keadilan dan kemanusiaan dari pihak-pihak yang .

 

  • Himbauan agar berhati-hati terhadap provokasi oknum (TNI/swasta/pengembang/preman) yang menawari untuk membeli rumah. Agar ditolak.
  • Surat yang dikirimkan Februari 2012 sifatnya baru himbauan. Biasanya kalau sudah akan ada tindak lanjutnya akan ada Surat Perintah Pengosongan. Tapi bukan berarti surat kemarin bisa diabaikan. Surat Perintah biasanya dikirimkan seminggu sebelum tindakan.
  • SIP yang asli agar tidak diserahkan, karena itu dokumen yang penting.

 

Beberapa strategi Adu Domba yang mungkin dilakukan:

  • Ada kasus penangkapan penghuni yang menggunakan narkoba, sehingga ada alasan untuk penertiban rumah
  • Penyogokan warga untuk memprovokasi dengan diiming-imingi rumah/uang
  • Isue usul dibeli/over VB saja dengan nilai yang tidak sepadan
  • Makelar yang bergerilya (baik dari TNI/swasta/pengembang/preman/opportunis)
  • Adu domba kepentingan antara purnawirawan dan yang masih aktif

 

Follow up untuk Hankam Slipi

  • Pemuda/Putra-putri warga Penghuni hankam Slipi memutuskan untuk mengaktifkan kembali Ikatan Remaja Hankam dengan nama: FORUM KOMUNIKASI DAN KERUKUNAN PENGHUNI RUMAH HANKAM SLIPI
  • Akan ada pertemuan rutin, setidaknya sampai menjelang Maret mengantisipasi surat yang sudah dikirim DanDenMa
  • 10 Februari Bp. Victor Hutabarat akan bertemu dengan Hayono Isman
  • Usulan agar plang komplek dicabut/diganti
  • Usulan memasang spanduk penolakan pengosongan rumah

 

Motto: One for All, All for One