Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi 1 dan FKPRN

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI (DEPARTEMEN PERTAHANAN, DEPARTEMEN LUAR NEGERI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang          :  2009-2010
Masa Persidangan  : II
Jenis Rapat               : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI-Polri Seluruh Indonesia dan  warga penghuni Tanah/Kompleks Perumahan dilingkungan Dephan/TNI

Hari, Tanggal            :  Kamis, 14 Januari 2010
Pukul                         : 10.00 WIB
Sifat Rapat                : Terbuka
Pimpinan Rapat        : Tubagus Hasanuddin
Sekretaris Rapa t      :  Dra. Damayanti
Tempat                      :  Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl.Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara                          :  1.   Pembukaan
2.   Penjelasan Ketua Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI Polri Seluruh Indonesia
3.   Penjelasan Perwakilan Warga Penghuni Kompleks Perumahan di lingkungan Dephan/TNI
4.   Tanya Jawab
5.   Penutup
Hadir                          :  32 orang dari 45 Anggota Komisi I DPR RI

I.    PENDAHULUAN
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI-Polri seluruh Indonesia dan warga penghuni tanah/kompleks perumahan di lingkungan Dephan/TNI,  pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

  1. II.    MASUKAN

Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI-Polri seluruh Indonesia dan warga penghuni tanah/kompleks perumahan di lingkungan Dephan/TNI menyampaikan penjelasan, antara lain :

  1. Aset Dephan/TNI berupa tanah baru mencapai 8,5 % yang tersertifikasikan. Hal ini dikarenakan :
    1. Tidak semua aset tanah TNI legal kepemilikannya (sebagian besar berasal dari tindakan okupasi terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tanah bekas peninggalan tahanan tapol/napol, tanah rakyat dsb)
    2. Terdapat kelemahan proses inventarisasi terhadap aset TNI berupa tanah, karena belum seluruhnya dilakukan inventarisasi secara benar secara yuridis, sehingga data di Depkeu dan Dephan/TNI sebagai pengguna tidak sinkron;
    3. Kondisi anggaran TNI yang masih belum memadai
  1. Terkait dengan perumahan ”negara” di lingkungan TNI, terdapat kondisi

      Faktual bahwa tiap-tiap perumahan mempunyai sejarah berbeda-beda.

Berdasarkan fakta tersebut, maka munculah berbagai masalah yang mengemuka dalam hukum, bahkan sebagian telah memasuki tahap sengketa di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang timbul antara lain :

  1. Sengketa masalah kepemilikan atas tanah
  2. Sengketa terhadap bukti kepemilikan (setifikat hak pakai)
  3. Sengketa mengenai rumah dan tanah

3.   Adanya eksekusi/pengosongan rumah oleh pihak TNI terhadap warga penghuni rumah dinas di lingkungan Dephan/TNI. Dalam proses eksekusi/pengosongan rumah tersebut, kadang disertai dengan tindakan intimidasi terhadap warga penghuni.

4.   FKPRN Dephan/TNI-Polri dan warga penghuni kompleks perumahan Dephan/TNI mengharapkan agar tidak dilakukan kembali tindakan  eksekusi/pengosongan perumahan warga dan agar perumahan warga yang sekarang ditempati oleh keluarga purnawirawan Dephan/TNI dapat dimiliki oleh purnawirawan dan keluarganya.

  1. III.   TANGGAPAN KOMISI I DPR RI

1. Menanggapi masukan yang disampaikan Forum dan warga penghuni kompleks perumahan Dephan/TNI, Komisi I DPR RI secara garis besar memberikan dukungan kepada warga agar permasalahan yang dihadapi warga penghuni perumahan dapat segera diselesaikan melalui prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan pula aspek dialog antara warga dengan pihak Dephan/TNI.

2.  Berkenaan dengan adanya tindakan eksekusi/pengosongan oleh Pihak TNI terhadap warga penghuni perumahan, Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada jajaran TNI untuk senantiasa mengedepankan kaidah etika dan kemanusiaan.

3.   Komisi I DPR RI merencanakan akan menjadwalkan Rapat antara Komisi I DPR RI dengan Dephan dan Mabes TNI beserta jajarannya untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tanah/rumah dinas yang dihuni oleh purnawirawan/keluarganya.

4.   Selanjutnya, Komisi I DPR RI memberikan catatan sebagai berikut :

 a. Komisi I DPR RI mendesak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berikut jajarannya untuk:

1) Dihentikannya pengosongan rumah dengan alasan apapun sampai dengan terdapatnya penyelesaian secara komprehensif, dimana didalamnya termasuk penyelesaian berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2) Segera membuat daftar ulang status rumah golongan I, dan II, yang selanjutnya untuk dimungkinkan  menjadi golongan III, dengan memperhatikan rasa keadilan, azas hukum, dan hak-hak azasi manusia.

3) Segera memberikan komitmen untuk dapat menyelesaikan permasalahan tanah/rumah dilingkungan Dephan/TNI  secara efektif dan proporsional.

4)    Memaparkan konsep perumahan TNI untuk jangka waktu 25 tahun ke depan.

  1. Komisi I DPR RI akan segera membentuk Panja penyelesaian masalah tanah/rumah dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk mensinergikan berbagai instansi/pihak terkait dalam upaya penyelesaian tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 14 Januari 2010

KETUA RAPAT,
TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM
A-350

Sumber: website DPR RI