Untuk Renungan

Posting ini saya copy paste dari blognya Perumahan Hankam Cidodol di link ini.

Tinnie ‘Pse’ Noeralie Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni.

Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

Pada tanggal 29 Maret 1973 terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).

Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

• Bila dilepas uang masuk kas Negara.

• Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :

Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :

• Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.

• Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

• Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!!

djoko doang pada February 17th, 2010 @ 02:15

Kami sangat setuju dengan koment mas Joko diatas begitu banyak peraturan yg dapat mendukung para purnawirawan/warakauri atau pun para ahli waris mereka seperti kami yang di daerah ini untuk dapat memiliki rumah dan tanah trsebut namun oleh pihak TNI AD meng claim itu aset mereka yang nyata-nyata pihak TNI AD, tidak bisa menunjukkan sedikit pun bukti dan data yag akurat, karna hasil investigasi warga Tanah merupakan aset Pemda, yg mana apabila ingin memiliki haruslah ke Pemda bukan ke KOREM, dan saksi-saksi juga mengatakan Rubdin tersebut merupakan Rumah Swakarsa diberikan kepada mereka yang mendekati masa pensiun pada wktu itu, thn 70 an, sebagian dari kmi pun sudah mendapat surat peringatan namun aneh tidak semua mendapat something Wrong about this???..berdasarkan info saksi komplek kami ini bukanlah masuk lingkungan militer yg seharusnya, namun jauh berada ditengah pemukiman pendduk yg anehnya lagi sebagian tanah komplek berdasarkan ukuran posisi peta merupakan satu kesatuan tp bisa di sertifikatkan olh sebagian warga artinya tanah seharusnya bisa masuk Rumah Gol II ke GOl III yg sudah jelas aturanya, namun pihak Korem tdk mau tau, bila tindakan ini di biarkan dan terjadi hal-hal yg tdk di inginkan temasuk tindakan pelanggaran HAM maka kami berjanji akan melaporkan hal ini ke Pengadilan HAM Internasional atw Amnesty Internasional apabila Pemerintah dan TNI tidak memberi solusi pro Rakyat, banyak kmi perhatikan koment sebagian di situs/blog rumdin ini org intelektual tinggi namun tidak punya hati nurani hanya mengandal kan otak saja tanpa memikirkan prikemanusian dan Ham.ok.knapa demikian hanya ada 2 jwabn nya : 1.Para komentator bukan sebagai korban Rubdin .2 walaupun sama pernah tinggal di Rubdin mgkn para pakar atw komentator ini sejak keluar dari rahim ibu sudah kaya/mampu duluan jd begitu d usir no problem, lalu bagaimana bila para pensiunan ini penghasilan nya minim dan pas-pasan apalgi tidak punya Tanah n Runah di luar terlbih para ahli warisnya yg mana ortu sdh meninggal semua, apalagi warga sudh menempati yg sebagian kita belum lahir, so jangn dilihat dari satu sisi tp segala aspek kehidupan perlu dilihat dan dikaji, ini masalah HAM bukan Medan pertempuran, yg dihadapi adalh warga sipil notabene wrga RI ini, olh sebab itu STOPP…pengusiran, Intimidasi, dan tindakan represif aparat, memang bnyk juga anggta TNI yg belum punya Rumah tp mereka punya Gajih tetap ok, ini merupakn tugas pemerintah n TNI, padahal Presiden pernah berjanji untuk membgun Rumh untuk Prajurit-prajurit ini thn 2011, nah ini yg perlu di tagih, bukan menagih kepada yg tidak mampu, lain crita kalau merka pensiunan yg mampu atw yg sengaja pengen punya 2 rumah nah itu yg salah n aneh, olh sebab itu perlu sensus Rubdin tujuan untuk proses kepemilikan, bagi kami Rubdin tdk lah masalah, tp Tanah ini lah yg sangat penting.Jd kmi butuh bantuan …! bukan koment yg hanya MORE TALK NO ACTION, tp kmi tetap mengacu pada UU n PP yg berlaku.tksh