Hukum

Berikut ini adalah pasal, undang-undang, keputusan presiden, dan lain-lainnya yang menyangkut masalah hukum tentang masalah penghunian rumah negara.

Jika ada rekan-rekan yang bisa melengkapi isinya dengan senang hati silakan membantu melengkapinya.

Undang-Undang Dasar

  1. UUD 1945 pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) jo UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM.
  2. Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang

  1. Undang-undang no. 72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat no. 10 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai undang-undang
  2. Pasal 19 UU no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  3. Pasal 1 angka 12 UU no. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan Rumah Negara adalah rumah yang  dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Peraturan Pemerintah
  1. Pasal 1 angka 1 PP No. 40 Tahun 1994 tentang…
  2. PP no. 38 tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
  3. Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 1982
  4. Peraturan Pemerintah no. 40  tahun 1994 tentang Rumah Negara
  5. Peraturan pemerintah no. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara
Keputusan dan Peraturan Presiden
  1. Keputusan Presiden no. 81 tahun 1982 tentang perubahan atas Keppres no. 13 tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri
  2. Peraturan Presiden no. 11 tahun 2008 tentang Tata cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
  3. PP No. 31. Tahun 2005